peran kelompok tani dalam ketahanan pangan

Peran kelompok tani dalam ketahanan pangan

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan kelembagaan kelompok tani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan kelembagaan kelompok tani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan karena kelompok tani inilah pada dasarnya pelaku utama pembangunan ketahanan pangan.

Keberadaan kelembagaan kelompok tani sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pertanian, pada tahun 2002 terdapat 27 juta lebih kepala keluarga (KK) yang bekerja di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, telah dibentuk kelembagaan kelompok tani sebanyak 275.788 kelompok. Kelembagaan kelompok tani ini sangat efektif sebagai sarana untuk kegiatan belajar, bekerja sama, dan pemupukan modal kelompok dalam mengembangkan usahatani.

Pentingnya pemberdayaan kelompok tani tersebut sangat beralasan karena kalau kita perhatikan keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini - terutama sejak era otonomi daerah dilaksanakan - ada kecenderungan perhatian pemerintah daerah terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang bahkan terkesan diabaikan sehingga kelembagaan kelompok tani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan belum berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan.

Mengingat semakin kompleks dan besarnya tantangan pembangunan ketahanan pangan mendatang, terutama untuk mencapai kemandirian pangan, maka kelembagaan kelompok tani yang tersebar di seluruh pelosok pedesaan perlu dibenahi dan diberdayakan, sehingga mempunyai keberdayaan dalam melaksanakan usahataninya.

Untuk mencapai keberdayaan tersebut, program pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan harus dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam hal (1) Memahami kekuatan (potensi) dan kelemahan kelompok; (2) Memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi, pada saat ini dan masa mendatang; (3) Memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan (4) Menyelenggarakan kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan.

Agar upaya memandirikan dan memberdayakan kelompok tani tersebut dapat dilaksanakan, setidaknya ada empat langkah strategis yang harus dilakukan. Pertama, peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani. Hal ini sangat penting dilakukan, karena menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) 2001, ternyata masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas dan bekerja di bidang pertanian sebanyak 10,66 juta jiwa tidak tamat SD (sekolah dasar) dan 5.758 juta jiwa tidak pernah sekolah, sedang yang tamat SD sebanyak 15,932 juta jiwa. Upaya peningkatan SDM petani ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran melalui bimbingan penyuluhan, pelatihan, kursus, sekolah lapang, pendampingan dan lainnya.

Materi dan cara penyampaiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan petani dan kemampuan petani sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok tani.


Ujung Tombak

Mengingat peranan penyuluh pertanian sebagai "ujung tombak" dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani, maka keberadaan penyuluh pertanian termasuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai wadah pertemuan, uji coba dan lainnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga para penyuluh pertanian ini dapat melaksanakan penyuluhan secara profesional.

Kedua, kemudahan dalam akses sarana produksi pertanian. Mengingat sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, permodalan, alat dan mesin pertanian merupakan faktor (input) yang sangat menentukan hasil (output), maka keberpihakan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang sarana produksi pertanian ini sangat diharapkan kelompok tani.

Adanya slogan enam tepat (tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat) dalam penyaluran sarana produksi hendaknya tidak hanya manis di dalam kata-kata atau tulisan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan, sehingga benar-benar dapat dirasakan kelompok tani.

Masih terjadinya kekurangan benih ketika musim tanam akan dilakukan dan terjadinya kelangkaan pupuk ketika masa pemupukan akan dikerjakan, hanya merupakan contoh kasus yang hendaknya dapat memacu pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang sarana produksi pertanian untuk bekerja lebih baik lagi. Sebab, jika hal-hal tersebut tidak segera dibenahi dan masih dialami kelompok tani, sulit rasanya para petani dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usahataninya secara optimal.

Untuk itu, berbagai lembaga pelayanan kelompok tani yang ada di pedesaan seperti perbankan, Lembaga Usaha Perekonomian Pedesaan (LUEP), koperasi tani, KUD, kios sarana produksi dan lainnya perlu lebih diberdayakan dan mendapat perhatian pemerintah daerah setempat sehingga dapat meningkatkan tugas dan fungsinya selaku mitra usaha petani dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, akses terhadap informasi. Dalam era informasi sekarang ini, pendapat yang mengatakan bahwa petani/ kelompok tani tidak memerlukan informasi adalah pendapat yang sangat keliru. Karena itu dalam masa mendatang berbagai informasi khususnya mengenai pembangunan ketahanan pangan perlu disebarluaskan kepada petani, sehingga mereka dapat mengakses informasi/berita yang sedang dan akan terjadi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Misalnya tentang akan tibanya musim kemarau/hujan, gejala adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman, perkembangan harga gabah di pasaran dan sebagainya.

Dengan mengetahui perkembangan yang sedang dan akan terjadi yang dapat berpengaruh langsung terhadap usahatani yang dikerjakan, diharapkan para petani dapat bekerja sama dengan aparat untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi. Misalnya, ketika mengetahui harga gabah turun, para petani bisa menyimpan gabahnya terlebih dahulu di lumbung pangan kelompok, dan baru menjualnya ketika harga gabah sudah membaik dan menguntungkan.

Mengingat informasi pertama yang diterima petani/ kelompok tani lebih banyak berasal dari petugas penyuluh pertanian dan penerangan, maka informasi yang akan disampaikan harus diolah dan dikemas sesuai dengan bahasa dan kemampuan daya serap petani, sehingga mudah dipahami.

Keempat, keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian. Karena dari ketiga strategi yang diuraikan di atas sangat erat kaitannya dengan tugas aparat kelembagaan pemerintah di daerah sebagai fasilitator, motivator dan regulator, maka berbagai keberpihakan setiap pemimpin daerah terhadap pembangunan ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan dan berbagai program yang direncanakan dapat diimplementasikan di lapangan.

Dengan beberapa langkah strategis yang dipaparkan di atas, pada akhirnya selain kemandirian petani/kelompok tani dapat terus ditingkatkan, berbagai program pembangunan ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana diharapkan.

15

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

(GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN EKONOMI DI

PERDESAAN

Syahyuti

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jl A. Yani No. 70 Bogor 16161

ABSTRACT

Institutional development is one of the fundamental component in all devices of

Agriculture, Fishery, and Forestry Revitalization in 2005-2025. Actually, institutional

approach have been a fundamental component in agriculture and rural development

programs. Farmers institutions tend to only positioned as a means of the implementation of

merely project, not as part of efforts for more basic empowerment. In the future,

institutional development should be designed to improve self-support community capacity

with the expectation of their participation role as asset of rural community. Establishment

of farmers group alliance in each village, should also consider local social capital as a base

of local self-support principle, adopted through autonomy and empowerment.

Key words : social institution, farmers group alliance, agriculture revitalization, local

autonomy, empowerment

ABSTRAK

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam

keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) tahun

2005-2025. Selama ini pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok

dalam pembangunan pertanian dan perdesaan. Namun, kelembagaan petani cenderung

hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai

upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Ke depan, agar dapat berperan sebagai

aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan harus

dirancang sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga

menjadi mandiri. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang akan dibentuk di setiap

desa, juga harus menggunakan basis social capital setempat dengan prinsip kemandirian

lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan.

Kata kunci : kelembagaan, gabungan kelompok tani, revitalisasi pertanian, otonomi

daerah, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Dari sisi iklim makro, dunia pertanian di Indonesia saat ini berada pada

babak baru dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang tergolong memiliki

perspektif mendasar dan luas. Dua di antara kebijakan tersebut adalah

16

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025

dan telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Undang-Undang ini merupakan

impian lama kalangan penyuluhan yang sudah diwacanakan semenjak awal tahun

1980-an. Kelahiran UU ini dapat pula mempunyai makna sebagai upaya untuk

mewujudkan revitalisasi pertanian arti luas, meliputi pertanian, perikanan dan

kehutanan.

Pada kedua kebijakan tersebut, permasalahan kelembagaan tetap

merupakan bagian yang esensial, baik kelembagaan di tingkat makro maupun di

tingkat mikro. Di tingkat makro, satu kelembagaan baru yang akan lahir adalah

Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai lembaga pemerintah non departemen, yang

akan merumuskan secara terperinci tentang metode penyuluhan, strategi

penyuluhan, dan kebijakan penyuluhan.

Di tingkat mikro, akan dibentuk beberapa lembaga baru, misalnya Pos

Penyuluhan Desa dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Departemen

Pertanian menargetkan akan membentuk satu Gapoktan di setiap desa khususnya

yang berbasiskan pertanian. Ini merupakan satu lembaga andalan baru, meskipun

semenjak awal 1990-an Gapoktan telah dikenal. Saat ini, Gapoktan diberi

pemaknaan baru, termasuk bentuk dan peran yang baru. Gapoktan menjadi

lembaga gerbang (gateway institution) yang menjadi penghubung petani satu desa

dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk

fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi,

pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang

dibutuhkan petani.

Tulisan ini menjadi penting, karena sampai saat ini, konsep dan strategi

pembentukan dan pengembangan Gapoktan tersebut masih dimatangkan

rumusannya di tingkat Deptan. Dalam konteks tersebut, tulisan ini berupaya

memberikan peringatan dan arahan kepada semua pihak berkenaan dengan

pengembangan kelembagaan petani di perdesaan umumnya dan secara khusus

untuk pengembangan Gapoktan.

Point utama yang ingin disampaikan adalah perlu dihindari pengembangan

kelembagaan dengan konsep cetak biru (blue print approach) yang

seragam, karena telah memperlihatkan kegagalan. Pemberdayaan petani dan usaha

kecil di perdesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan

kelompok. Salah satu kelemahan yang mendasar adalah kegagalan pengembangan

kelompok dimaksud, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang.

Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum

sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat secara hakiki. Introduksi

kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan

lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.

Pendekatan yang top-down planning menyebabkan partisipasi masyarakat tidak

tumbuh. Tulisan ini ingin mengkaji secara kritis kebijakan Deptan untuk

17

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

pengembangan Gapoktan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan

yang akan dihadapi.

STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DALAM

RANCANGAN RPPK

Pengembangan kelembagaan perlu memperoleh perhatian khusus, karena

ia merupakan komponen utama dalam strategi revitalisasi secara keseluruhan.

Salah satu ciri RPPK adalah pelibatan banyak pihak sekaligus. RPPK melibatkan

hampir seluruh institusi pemerintahan di tingkat pusat. Selain itu, RPPK juga

menyertakan dunia usaha, kalangan petani dan nelayan, serta akademisi dan

lembaga masyarakat, baik dalam penyusunannya maupun dalam proses

implementasinya. Atas dasar itu, koordinasi dan sinkronisasi di antara berbagai

pihak yang terkait akan menjadi faktor yang sangat menentukan, baik dalam

perumusan RPPK maupun dalam mewujudkannya. Secara teoritis, “koordinasi”

dan “sinkronisasi” merupakan dua perhatian utama dalam bidang kelembagaan.

Khusus untuk sektor pertanian, dibutuhkan berbagai kebijakan dan strategi

mulai dari kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan

pengembangan industri, kebijakan perdagangan, pemasaran, dan kerjasama

internasional. Serta kebijakan mikro berupa kebijakan pengembangan

infrastruktur, kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk di dalamnya

lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan organisasi

petani). Pada tingkat lokal, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan

pengembangan infrastuktur pertanian, pengembangan kelembagaan berupa

pemberdayaan penyuluh pertanian dan pengembangan instansi lingkup pertanian.

Lemahnya kelembagaan pertanian, seperti perkreditan, lembaga input,

pemasaran, dan penyuluhan; telah menyebabkan belum dapat menciptakan

suasana kondusif untuk pengembangan agroindustri perdesaan. Selain itu,

lemahnya kelembagaan ini berakibat pada sistem pertanian tidak efisien, dan

keuntungan yang diterima petani relatif rendah.

Dari sisi kelembagaan, akan dijumpai kendala yang bersifat fungsional,

karena pendekatan strategi revitalisasi pertanian yang terkesan sektoral. Apabila

tujuan utama (ends) dari revitalisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

petani, maka peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian,

perkebunan, dan perikanan haruslah dilihat sebagai instrumen saja (means).

Dalam tabel ”Matrik Keterkaitan Dukungan Kelembagaan Dalam

Pembangunan Pertanian” (Badan Litbang Pertanian, 2005), disebutkan ada 11

kebijakan yang dicakup dalam RPPK sektor pertanian. Dalam tabel tersebut

terlihat pembedaan antara ”Kebijakan Pengembangan Kelembagaan” (point nomor

5) dengan ”Kebijakan Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani” (point nomor

18

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

7). Tampaknya pembedaan seperti ini mengikuti pembedaan yang dilakukan

banyak kalangan, bahwa ”kelembagaan” dan ”organisasi” adalah berbeda. Dalam

dokumen RPPK, berbagai kelembagaan yang dimaksud dalam ”kebijakan

pengembangan kelembagaan” adalah berupa lembaga keuangan perdesaan, sistem

perbankan di daerah, lembaga keuangan lokal, dan lembaga pengawas mutu

produk-produk. Sementara, dalam ”kebijakan pengembangan organisasi ekonomi

petani” terdapat kelembagaan ketahanan pangan di perdesaan, dan kelembagaan

ekonomi petani di perdesaan.

Pembedaan seperti ini memperlihatkan bahwa “kelembagaan” adalah

sesuatu yang berada di ”atas petani”, sedangkan “organisasi” berada di level

petani, sebagaimana yang dianut kalangan ahli “ekonomi kelembagaan”. Menurut

North (2005), institution adalah “the rules of the game”, sedangkan organizations

adalah “their entrepreneurs are the players”. Pendapat ini diperkuat oleh Robin

(2005), yang berpendapat bahwa “institutions determine social organization”.

Jadi, kelembagaan merupakan wadah tempat organisasi-organisasi hidup.

Memperhatikan dokumen RPPK, maka kelembagaan di RPPK dapat

dipilah menjadi tiga level, yaitu level di pemerintahan daerah, dan level lokal di

tingkat petani. Level pemerintah daerah perlu dibedakan dengan tegas, karena

dengan semangat otonomi daerah, maka kewenangan daerah telah menjadi

relative besar. Kelembagaan di pusat mengaitkan tata hubungan kerja antar

departemen, lembaga, atau stakeholders. Pada tataran ini, kewenangan utama

kelembagaan adalah dalam hal pembuatan kebijakan. Beberapa kebijakan yang

perlu dirumuskan misalnya kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis

produksi berupa kebijakan untuk peningkatan investasi swasta; penataan hak,

kepemilikan dan penggunaan lahan; kebijakan pewilayahan komoditas; dan

kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian.

Pada tataran pusat tersebut terdapat banyak kebijakan dan strategi yang

terkait langsung dengan pembangunan pertanian, namun kewenangannya berada

di berbagai instansi lain. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan makro, kebijakan

moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pengembangan industri, kebijakan

perdagangan, pemasaran, dan kerjasama internasional, kebijakan pengembangan

infrastruktur khususnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan,

kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk di dalamnya lembaga keuangan,

fungsi penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, dan pengembangan

organisasi petani), kebijakan pendayagunaan dan rehabilitasi sumberdaya alam

dan lingkungan, kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan baru, dan kebijakan

pengembangan ketahanan pangan.

Implementasi kelembagaan dalam revitalisasi pembangunan pertanian

diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan dalam pengembangan

kelembagaan yang sudah lalu. Untuk itu, para pelaksana perlu memahami tentang

“analisis kelembagaan”. Dalam World Bank (2005a), institutional analysis adalah

“... helps to identify the constraints within an organization that can undermine

19

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

policy implementation. These constraints may exist at the level of internal

processes, concern relationships among organizations (e.g., between ministries),

or be a product of the way that the system is organized (reporting hierarchies) or

operates (the financial year is not followed in practice and accounts are not

closed)”. Dalam analisis kelembagaan, dipelajari kelembagaan-kelembagaan

formal maupun “soft institutions” seperti tata aturan, maupun struktur kekuasaan

pada berbagai tingkatan.

REVITALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

Saat ini, meskipun dengan kondisi yang bervariasi, di tingkat desa telah

ada berbagai kelembagaan ekonomi petani, yaitu kelompok tani dan koperasi.

Dalam konteks peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani, Deptan akan

melakukan penguatan kelompok tani dan pengembangan koperasi tani pada 436

kabupaten/kota di 32 propinsi, mengaktifkan forum pertemuan penyuluh

swakarsa, pertemuan kontak tani, serta pendataan dan penumbuhan kelompok tani

dan kelembagaan ekonomi petani.

Secara konseptual, tiap kelembagaan petani yang dibentuk dapat

memainkan peran tunggal atau ganda. Berbagai peran yang dapat dimainkan

sebuah lembaga adalah sebagai lembaga pengelolaan sumberdaya alam (misalnya

P3A), untuk tujuan aktivitas kolektif (kelompok kerja sambat sinambat), untuk

pengembangan usaha (KUA dan koperasi), untuk melayani kebutuhan informasi

(kelompok Pencapir), untuk tujuan representatif politik (HKTI), dan lain-lain.

Khusus untuk kegiatan ekonomi, terdapat banyak lembaga perdesaan yang

diarahkan sebagai lembaga ekonomi, di antaranya adalah kelompok tani, koperasi,

dan Kelompok Usaha Agribisnis. Secara konseptual, masing-masing lembaga

dapat menjalankan peran yang sama (tumpang tindih). Koperasi sebagai contoh,

dapat menjalankan seluruh aktivitas agribisnis, mulai dari hulu sampai ke hilir.

Namun, ada keengganan sebagian pihak untuk menggunakan ”koperasi” sebagai

entry point untuk pengembangan ekonomi petani, yang mungkin karena kesan

negatif yang selama ini disandangnya. Gapoktan pada hakekatnya bukanlah

lembaga dengan fungsi yang baru sama sekali, namun hanyalah lembaga yang

dapat dipilih (opsi) di samping lembaga-lembaga lain yang juga terlibat dalam

aktivitas ekonomi secara langsung.

Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan

aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah

terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga

penyedia sarana produksi pertanian, serta terhadap sumber informasi. Pada

prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi,

namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Terhadap

pedagang saprotan maupun pedagang hasil-hasil pertanian, Gapoktan diharapkan

20

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan.

Namun demikian, jika Gapoktan dinilai lebih mampu menjalankan peranannya

dibandingkan dengan kios saprodi ataupun pedagang pengumpul, maka Gapoktan

dapat menggantikan peranan mereka.

Untuk menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan informasi teknologi

pertanian ataupun informasi pasar, Deptan akan membenahi kelembagaan

penyuluhan. Penataan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari propinsi

sampai ke desa, yaitu berupa bantuan sewa/kontrak bagi 1698 BPP,

pengembangan 88 BPP Model di 6 Propinsi RPPK, serta penguatan kelompok tani

dan pengembangan koperasi tani (Badan SDM Pertanian, 2006). Selain itu, akan

dilakukan pengangkatan 3.000 tenaga penyuluh pertanian honorer, revisi SK

Menkowasbangpan No. 19/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian

dan angka kreditnya. Selain itu juga ada penyediaan Biaya Operasional Penyuluh

(BOP) bagi 26.820 orang penyuluh pertanian, penyediaan alat komunikasi, dan

penyusunan buku kerja bagi penyuluh pertanian.

Pengembangan kelembagaan saat ini tidak lagi sama dengan era Bimas.

Keberhasilan Program Bimas dahulu didukung secara sistematis dan terstruktur

yaitu didukung oleh political will dan birokrasi yang kuat, sentralistis, penyediaan

subsidi, delivery system yang baik, anggaran yang cukup besar, organisasi

penyuluhan, serta prasarana dan sarana yang memadai. Penyuluh menjadi agen

untuk berbagai fungsi, tidak hanya menghantarkan teknologi, tapi juga pemenuhan

saprotan dan modal usahatani. Dengan skala pekerjaan yang besar tersebut,

penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak mungkin dilaksanakan dengan

pendekatan individu, namun dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pendekatan

ini mendorong petani untuk membentuk kelembagaan tani yang kuat agar dapat

membangun sinergi antar petani, baik dalam proses belajar, kerjasama maupun

sebagai unit usaha yang merupakan bagian dari usahataninya.

Menurut laporan Deptan (2006), sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah

kelembagaan petani yang tercatat adalah 293.568 kelompok tani, 1.365 asosiasi

tani, 10.527 koperasi tani, dan 272 P4S. Sekarang ini 375 kabupaten/kota atau 86

persen dari total kabupaten/kota mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian

dalam bentuk Badan/Kantor/Balai/Sub Dinas/Seksi/ UPTD/Kelompok Penyuluh

Pertanian. Sisanya, yaitu 61 kabupaten/kota (14 %) bentuk kelembagaannya tidak

jelas. Sementara itu di Kecamatan, kelembagaan penyuluhan pertanian yang

terdepan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada saat ini dari 5.187

Kecamatan baru terbentuk 3.557 unit (69 %).

KONSEP DAN STRATEGI YANG DIANUT DEPTAN DALAM

PENGEMBANGAN GAPOKTAN

Sampai dengan tahun 2006, setidaknya sudah terbentuk 3.000 unit

Gapoktan. Khusus untuk tahun 2007, Deptan menargetkan pembentukan 22 ribu

21

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

unit Gapoktan. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk

memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah

kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006). Disini

terlihat bahwa, pembentukan Gapoktan bias kepada kepentingan “atas”, yaitu

sebagai “kendaraan” untuk menyalurkan dan menjalankan berbagai kebijakan dari

luar desa. Pembentukan Gapoktan, meskipun nanti dapat saja menjadi lembaga

yang mewakili kebutuhan petani sebagai representative institution, namun awal

terbentuknya bukan dari kebutuhan internal secara mengakar. Ini merupakan

gejala yang berulang sebagaimana dulu sering terjadi, yaitu hanya mementingkan

kuantitas belaka, namun tidak berakar di masyarakat setempat. Target akhir adalah

aktifnya 66.000 Gapoktan hingga tahun 2009. Ini artinya, seluruh desa di

Indonesia akan memiliki sebuah Gapoktan.

Kegiatan di tahun 2006 adalah mengumpulkan data profil kelembagaan

usaha petani di tingkat desa di masing-masing wilayah. Berdasarkan data tersebut,

serta sesuai dengan masalah yang dihadapi kelembagaan usaha petani tingkat desa,

maka pada tahun 2007 lembaga usaha petani/peternak di tingkat desa tersebut

akan dibimbing, dilatih dan didampingi guna memperoleh akses terhadap

informasi pasar, teknologi dan permodalan. Dengan demikian, pada tahun-tahun

mendatang fasilitasi dan pengukuran pembangunan pertanian oleh dinas dan

instansi di daerah maupun oleh propinsi dan pemerintah harus dilakukan melalui

Gapoktan yang ada di masing-masing desa yang beranggotakan seluruh petani,

peternak, dan nelayan di desa tersebut.

Gapoktan tersebut akan senantiasa dibina dan dikawal hingga menjadi

lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas.

Lembaga pendamping yang utama adalah Dinas Pertanian setempat, di mana para

penyuluh merupakan ujung tombak di lapangan. Penguatan dari sisi lain adalah

melalui implementasi berbagai kegiatan pemerintah yang didistribusikan ke desa,

dimana Gapoktan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang memungkinkan.

Pembentukan Gapoktan didasari oleh visi yang diusung, bahwa pertanian

modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada

organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu

menyentuh dan menggerakkan perekonomian di perdesaan melalui pertanian, di

antaranya adalah dengan membentuk Gapoktan (Sekjen Deptan, 2006). Unit-unit

usaha dalam Gapoktan dapat menjadi penggerak perekonomian di perdesaan.

Untuk mendukung rencana tersebut, tiap propinsi mulai tahun 2007 diwajibkan

untuk membuat cetak biru (master plan) pengembangan agribisnis di

kabupaten/kota sesuai komoditas unggulan.

Pembangunan pertanian telah mengalami pertumbuhan pesat sejak tahun

1980 an, komoditas-komoditas yang sebelumnya belum dikenal seperti kakao

mulai diolah dan bernilai tinggi. Akan tetapi sejalan perkembangan pembangunan

pertanian, harus diakui kebijakan makro belum sejalan dengan pengembangan

sektor riil pertanian. Faktor faktor tersebut antara lain, masih tingginya suku bunga

22

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

bank sehingga menyulitkan permodalan petani, infrastruktur yang belum

memadai, sistim alih teknologi yang belum lancar, fluktuasi harga dan lemahnya

posisi tawar petani. Gapoktan dibangun dalam upaya untuk memperkuat posisi

daya tawar petani berhadapan dengan pihak luar (external institutions).

Gapoktan menjadi lembaga gerbang (gateway institution) yang

menjalankan fungsi representatif bagi seluruh petani dan kelembagaankelembagaan

lain yang levelnya lebih rendah. Ia diharapkan menjadi gerbang

tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi juga pemenuhan modal, kebutuhan

pasar, dan informasi.

KONSEP PERAN GAPOKTAN DALAM PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN PERDESAAN

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997

tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan, “kelompok tani-nelayan”

adalah kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan

keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya

pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani nelayan dan

kesejahteraan anggotanya. Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan

para petani secara horizontal, dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa.

Kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan

gender.

Sementara itu, “Gapoktan” adalah gabungan dari beberapa kelompok tani

yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan

sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi

anggotanya dan petani lainnya. Gapoktan merupakan Wadah Kerjasama Antar

Kelompok tani-nelayan (WKAK), yaitu kumpulan dari beberapa kelompok taninelayan

yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan

komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama. Dalam

Kepmen tersebut, dibedakan antara Gapoktan dengan Asosiasi Petani-Nelayan.

Dalam batasan ini, asosiasi adalah kumpulan petani-nelayan yang sudah

mengusahakan satu atau kombinasi beberapa komoditas pertanian secara

komersial.

Untuk meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah

komersial, kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok

dengan membentuk Gapoktan. Pada prinsipnya, baik Wadah Kerjasama Antar

Kelompok tani (WKAK) ataupun Asosiasi Kelompok tani, apabila sudah memiliki

tingkat kemampuan yang tinggi dan telah mampu mengelola usaha tani secara

komersial, serta memerlukan bentuk badan hukum untuk mengembangkan

usahanya; maka dapat ditingkatkan menjadi bentuk organisasi yang formal dan

berbadan hukum, sesuai dengan kesepakatan para petani anggotanya. Disini

23

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

terlihat, bahwa pengembangan Gapoktan merupakan suatu proses lanjut dari

lembaga petani yang sudah berjalan baik, misalnya kelompok-kelompok tani.

Dengan kata lain, adalah tidak tepat langsung membuat Gapoktan pada wilayah

yang secara nyata kelompok-kelompok taninya tidak berjalan baik. Ketentuan ini

sesuai dengan pola pengembangan kelembagaan secara umum, karena Gapoktan

diposisikan sebagai institusi yang mengkoordinasi lembaga-lembaga fungsional di

bawahnya, yaitu para kelompok tani.

Pemberdayaan Gapoktan tersebut berada dalam konteks penguatan

kelembagaan. Untuk dapat berkembang sistem dan usaha agribisnis memerlukan

penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani, maupun kelembagaan usaha

dengan pemerintah berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing.

Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan

masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri.

Kelembagaan pertanian tersebut meliputi kelembagaan penyuluhan (BPP),

kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani (Koptan), penangkar benih, pengusaha

benih, institusi perbenihan lainnya, kios, KUD, pasar desa, pedagang, asosiasi

petani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, P3A, UPJA, dan lain-lain.

Dari berbagai literatur, setidaknya terdapat tiga peran pokok yang

diharapkan dapat dimainkan oleh Gapoktan. Pertama, Gapoktan difungsikan

sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun, misalnya terlibat dalam

penyaluran benih bersubsidi yaitu bertugas merekap daftar permintaan benih dan

nama anggota. Demikian pula dalam pencairan anggaran subsidi benih dengan

menerima voucher dari Dinas Pertanian setempat. Gapoktan merupakan lembaga

strategis yang akan merangkum seluruh aktifitas kelembagaan petani di wilayah

tersebut. Gapoktan dijadikan sebagai basis usaha petani peternak di setiap

perdesaan.

Kedua, Gapoktan juga dibebankan untuk peningkatan ketahanan pangan di

tingkat lokal. Mulai tahun 2006 melalui Badan Ketahanan Pangan telah

dilaksanakan “Program Desa Mandiri Pangan” dalam rangka mengatasi

kerawanan dan kemiskinan di perdesaan. Pengentasan kemiskinan dan kerawanan

pangan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat secara

partisipatif. Untuk tahun 2006 kegiatan ini bejalan di 244 desa di 122 kabupaten

rawan pangan, sedangkan dalam rencana 2007 akan diperluas menjadi 180

kabupaten rawan pangan yang menjangkau sekitar 604 desa rawan pangan.

Dalam hal ini, masyarakat yang tergabung dalam suatu kelompok tani

dibimbing agar mampu menemukenali permasalahan yang dihadapi dan potensi

yang mereka miliki, serta mampu secara mandiri membuat rencana kerja untuk

meningkatkan pendapatannya melalui usahatani dan usaha agribisnis berbasis

perdesaan. Tahapan selanjutnya adalah, bahwa beberapa kelompok tani dalam satu

desa yang telah dibina kemudian difasilitasi untuk membentuk Gapoktan. Dengan

cara ini, petani miskin dan rawan pangan akan meningkat kemampuannya dalam

mengatasi masalah pangan dan kemiskinan di dalam suatu ikatan kelompok dan

24

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

gabungan kelompok yang merupakan wahana untuk memperjuangkan nasib para

anggotanya sesuai dengan aspirasi, kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat.

Masyarakat, melalui gapoktan juga diharapkan mampu mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

bersama.

Ketiga, mulai tahun 2007, Gapoktan dianggap sebagai Lembaga Usaha

Ekonomi Perdesaan (LUEP) sehingga dapat menerima Dana Penguatan Modal

(DPM), yaitu dana pinjaman yang dapat digunakan untuk membeli gabah petani

pada saat panen raya, sehingga harga tidak terlalu jatuh. Kegiatan DPM-LUEP

telah dimulai semenjak tahun 2003, namun baru mulai tahun 2007 Gapoktan dapat

sebagai penerima. Dalam konteks ini, Gapoktan bertindak sebagai “pedagang

gabah”, dimana ia akan membeli gabah dari petani lalu menjualkannya berikut

berbagai fungsi pemasaran lainnya.

Dengan memperhatikan banyaknya fungsi yang akan dijalankan, maka

khusus dari kalangan Deptan, tiap Gapoktan akan didukung dari program

penyuluhan dan penguatan kelompok dari Badan Pengembangan SDM Pertanian,

penguatan akses teknologi tepat guna dari Badan Litbang Pertanian, dukungan

infrastruktur pertanian dari Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air, bantuan dan

pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran dari Ditjen Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Pertanian, serta dukungan permodalan dari program KKP dan

atau Dana Penjaminan. Selain dari Deptan, Gapoktan juga akan berinteraksi

dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam

Negeri. Agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, maka koordinasi untuk menata

pelibatan setiap Gapoktan berada di Dinas Pertanian setempat bekerjasama dengan

penyuluh lapangan di wilayah Gapoktan tersebut berada.

BERBAGAI KESALAHAN DALAM PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN SELAMA INI

Dalam program pembangunan pertanian dan pengembangan masyarakat

perdesaan selama ini, hampir tiap program mengintroduksikan satu kelembagaan

baru ke perdesaan. Kelembagaan telah dijadikan alat yang penting untuk

menjalankan program tersebut. Namun demikian, penggunaan strategi

pengembangan kelembagaan banyak mengalami ketidaktepatan dan kekeliruan.

Berikut diuraikan berbagai permasalahan dalam pengembangan kelembagaan,

khususnya bagi kelembagaan yang tergolong ke dalam kelembagaan yang sengaja

diciptakan (enacted institution), agar dapat dihindari (Syahyuti, 2003):

(1) Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat

ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan

terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya adalah

agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar

25

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

mereka dapat meningkat. Kelompok tani misalnya adalah kelompok orangorang

yang selevel, yaitu pada kegiatan budidaya satu komoditas tertentu.

Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas

pemerintah sulit menjangkaunya.

(2) Sebagian besar kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan

dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk

peningkatan social capital masyarakat secara nyata. Adalah hal yang lazim,

setiap program membuat satu organisasi baru, dengan nama yang khas. Jarang

sekali suatu program dari dinas tertentu menggunakan kelompok-kelompok

yang sudah ada.

(3) Menerapkan pola generalisasi, sehingga struktur keorganisasian yang dibangun

relatif seragam, meniru bentuk kelembagaan usahatani padi sawah irigasi

teknis di Pantura Jawa (Zuraida dan Rizal, 1993). Hal ini karena pengaruh

keberhasilan pilot project Bimas tahun 1964 di Subang. Pembentukan

kelembagaan kurang memperdulikan komplek hal-hal abstrak yang ada di

masyarakat bersangkutan, yaitu berupa harapan, keinginan, tujuan, prioritas,

norma, kebutuhan, dan lain-lain yang sering kali tidak sesuai dengan program

yang diintroduksikan. Karena itulah keberhasilan program Pengendalian

Hama Terpadu (PHT) pada petani pekebun lada di Lampung Utara tidak

sesukses penerapan program tersebut di Subang Jawa Barat (Agustian et al.,

2003).

(4) Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan

cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada

kontak-kontak tani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak

mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena

tidak ada social learning approach.

(5) Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah

dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi dibangun lebih

dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap

berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun

wadahnya sudah tersedia.

(6) Pengembangan kelembagaan diyakini akan terjadi jika dukungan material

cukup. Sebagai contoh, pengembangan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan)

dipahami dengan memberikan bantuan traktor, tresher, pompa air, dan lainlain;

bukan bagaimana mengelolanya dengan manajemen yang baik.

BERBAGAI PRINSIP YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERDESAAN TERMASUK

GAPOKTAN

Didasarkan atas perkembangan sosiopolitik yang terjadi, maka pengembangan

kelembagaan perlu memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang

26

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

semakin menguat, dan jangan hanya memposisikan “kelembagaan sebagai alat

proyek”. Setidaknya perlu diperhatikan tiga aspek dalam pengembangan

kelembagaan, termasuk Gapoktan, yaitu: (1) konteks otonomi daerah, (2)

pengembangan kelembagaan sebagai sebuah bentuk pemberdayaan, dan (3)

kelembagaan sebagai jalan untuk mencapai kemandirian lokal. Penyelenggaraan

otonomi daerah ditekankan pada dua aspek yang sesungguhnya merupakan prinsip

dasar kemandirian lokal, yaitu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk

mengembangkan dirinya, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar

mampu memanfaatkan ruang yang tercipta. Pengembangan Gapoktan sebagai

salah satu komponen kelembagaan perdesaan, saling terkait secara fungsional

dengan konsep otonomi daerah, pemberdayaan, dan kemandirian lokal.

Pengembangan Kelembagaan dalam Konteks Otonomi Daerah

RPPK jangan sampai terjebak kembali pada kekeliruan masa lalu, yang

berpedoman pada perencanaan yang bersifat umum dan diterapkan secara

menyeluruh (grand scenario) di seluruh wilayah. Menyosialisasikan rancangan

atau skenario yang bersifat umum akan sulit dilaksanakan dan lebih banyak

bersifat mekanistik dan lepas dari kespesifikan kondisi lokal, akan mematikan

inisiatif masyarakat setempat sehingga menjadi kontraproduktif. Skenario yang

bersifat umum itu, yang pada umumnya disusun dan dipikirkan oleh sekelompok

orang saja secara terpusat, merupakan pendekatan blue print yang banyak

mengandung kelemahan (Uphoff, 1986).

Perdesaan di Indonesia, di samping bervariasi dalam kemajemukan

sistem, nilai, dan budaya; juga memiliki latar belakang sejarah yang cukup

panjang dan beragam pula. Hal ini perlu dicermati dalam memilih prinsip dasar

pengembangan dan pembangunan perdesaan di Indonesia secara integral.

Kelembagaan, termasuk organisasi, dan perangkat-perangkat aturan dan hukum

memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk

bertindak sebagai aktor dalam pembangunan yang berintikan gerakan dapat

tumbuh di semua bidang kehidupannya. Pembangunan masyarakat perdesaan

untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas

ekonomi, serta aktivitas sosial budaya dan politik haruslah berbasis pada beberapa

prinsip dasar yang dikemukakan di atas, juga pada latar belakang sejarah, dan

kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan ekonomi yang telah hadir sebelumnya di

setiap desa. Elemen-elemen tatanan, baik yang berupa “elemen lunak” (soft

element) seperti manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan teknostrukturnya,

maupun yang berupa “elemen keras” (hard element) seperti lingkungan alam dan

sumberdayanya, merupakan entitas yang dinamis yang senantiasa menyesuaikan

diri atau tumbuh dan berkembang.

Dalam bagian “Menimbang” pada UU No. 32 tahun 2004 tentang

Otonomi Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,

27

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Kita perlu mempelajari apa sesungguhnya makna filosofis dari prinsip

keotonomian? Pada tingkat terendah, otonomi mengacu pada individu sebagai

perwujudan dari hasrat untuk bebas (free will) yang melekat pada diri-diri manusia

sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta (Basri, 2005).

Free will inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga

mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya

secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk

komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Jadi,

pada hakekatnya, individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi

perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Dengan dasar ini, maka penguatan

otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi

setiap pelaku, bagi setiap individu.

Satu konsep yang dekat dengan otonomi daerah adalah “local

government”. Menurut Wolman and Goldsmith (1990), Local Government

Administration (LGA) adalah: “…. the government’s ability to have an

independent impact on the welfare of the residents of the local jurisdiction”. Jadi,

disini ditekankan kepada perlunya mencapai kemampuan dan kemandirian

masyarakat. Sedikit lebih luas, Boyne (1996) mendefiniskan menjadi: “… powers

the ability to innovate, experiment, and develop policies that can vary by

jurisdiction”. Selanjutnya, Kirlin (1996) merubah “government” menjadi

“governance”, dan mendefinisikannya sebagai “… capacity as the ability to make

and carry through collective choices for a geographically defined group of

people”. Pada definisi Kirlin terlihat perlunya keterlibatan masyarakat setempat.

Kemampuan pemerintah terbentuk melalui dukungan institusi-institusi lain seperti

aturan yang konstitutional, pemerintah lain yang selevel, lembaga pengadilan, dan

infrastruktur kewarganegaraan, yang digambarkan dengan luas meliputi unsurunsur

media massa, asosiasi kewarganegaraan, dan kelompok-kelompok komunitas

(Chapman, 1999).

Dalam sistem apapun, secara prinsip ada tiga bentuk utama yang dapat

dilakukan negara kepada warganya. Secara berurutan adalah assistance,

cooperation, dan service; tergantung kepada potensi dan kondisi masyarakatnya,

terutama kemampuan untuk pemecahan masalah. Dalam assistance, pemerintah

menjadi pelaksana (executing and implementing role). Pada cooperation, peran

negara dan masyarakat seimbang; sedangkan pada pola service, negara lebih pasif.

Otonomi daerah, atau otonomi lokal, merupakan hal yang penting karena mampu

memainkan setidaknya tiga peran yaitu: (i) untuk memaksimumkan nilai, (ii)

sebagai lembaga yang memberi peluang kepada akses rakyat terhadap pemerintah,

dan (iii) sebagai kompetitor terhadap lembaga lain sehingga kondisi-kondisi

efisiensi dapat dicapai. Karena beragamnya persoalan antarwilayah maka tak ada

28

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

pendekatan yang "one solution fits all" dalam pengembangan kelembagaan.

Secara konseptual, otonomi daerah merupakan wadah yang baik untuk berkembangnya

civil society dan menjamin berjalannya mekanisme checks and balances

antara pemerintah dengan warganya.

Pengembangan Kelembagaan sebagai Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan (empowerment) yang berasal dari kata dasar “empower”

bermakna sebagai “to invest with power, especially legal power or officially

authority”, atau “... taking control over their lives, setting their own agendas,

gaining skill, building self-confidence, solving problems and developing selfreliance”.

Pemberdayaan dapat dilakukan terhadap individual, kelompok sosial,

maupun terhadap komunitas.

Dari sisi paradigma, pemberdayaan lahir sebagai antitesis dari paradigma

developmentalis. Dalam Payne (1997), disebutkan bahwa pada intinya

pemberdayaan adalah “to help clients gain power of decision and action over their

own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing

power, by increasing capacity and self confidence to use power and by

transferring power from the environment to clients”. Pemberdayaan

mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa

depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama dari pemberdayaan adalah

tercapainya “kemandirian”.

Bank Dunia selama ini telah memberi perhatian besar kepada tiga hal

untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan, yaitu “empowerment, social

capital, and community driven development (CDD)”. Ketiga konsep ini

menekankan kepada inklusivitas, partisipasi, organisasi, dan kelembagaan.

Empowerment merupakan hasil dari aktifitas pembangunan, social capital dapat

diposisikan sekaligus sebagai proses dan hasil, sedangkan CDD berperan sebagai

alat operasional (World Bank, 2005b).

Konsep empowerment mendapat penekanan yang berbeda-beda di

berbagai negara, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Satu hal yang

esensial dalam pemberdayaan adalah ketika individu atau masyarakat diberikan

kesempatan untuk membicarakan apa yang penting untuk perubahan yang mereka

butuhkan. Ini akan berimplikasi kepada sisi supply dan demand tentang

pembangunan, perubahan lingkungan di mana masyarakat miskin hidup, dan

membantu mereka membangun dan mengembangkan karakter mereka sendiri.

Pemberdayaan bergerak mulai dari masalah pendidikan dan pelayanan kesehatan

kepada persoalan politik dan kebijakan ekonomi. Pemberdayaan berupaya

meningkatkan kesempatan-kesempatan pembangunan, mendorong hasil-hasil

pembangunan, dan memperbaiki kualitas hidup manusia.

29

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

Tidak ada satu bentuk kelembagaan khusus untuk pemberdayaan, namun

ada elemen-elemen tertentu agar upaya pemberdayaan dapat berhasil. Beberapa

kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah: adanya

akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan

pengembangan organisasi lokal.

Terdapat dua prinsip dasar yang seyogyanya dianut di dalam proses

pemberdayaan. Pertama, adalah menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat

untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya

sendiri. Kedua, mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk

memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Kebijakan ini diterjemahkan misalnya di bidang ekonomi berupa

peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar,

sedangkan di bidang sosial politik berupa tersedianya berbagai pilihan bagi

masyarakat (choice) untuk menyalurkan aspirasinya (voice). Upaya pemberdayaan

masyarakat desa dalam kehidupan politik dan demokrasi, diperlukan cara pandang

atau pendekatan baru, karena perubahan yang terjadi pada beberapa dekade

terakhir telah melahirkan berbagai realitas yang tidak mungkin dimengerti atau

dipahami apalagi dikelola dengan menggunakan paradigma atau cara pandang

lama.

Pengembangan Kelembagaan dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian

Lokal

Menurut Taylor dan Mckenzie (1992), inisiatif lokal sangat diperlukan

dalam pembangunan perdesaan, baik dari sisi pemerintah maupun komunitas

setempat. Dari sisi pemerintah, inisiatif lokal dibutuhkan apabila pemerintah

belum mampu memberikan pelayanan yang memadai, sementara kemampuan

perencanaan pusat juga dalam kondisi lemah. Dari sisi masyarakat lokal, di

antaranya adalah karena masih banyaknya sumberdaya yang belum termanfaatkan,

yang dipandang akan lebih efektif apabila menggunakan strategi lokal.

Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk memperkuat diri

dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan,

kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis

kebudayaan mereka sendiri.

Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal

mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus

dilakukan secara terdesentralisasi. Upaya pemberdayaan dengan prinsip

sentralisasi, deterministik, dan homogen adalah hal yang sangat dihindari. Karena

itu upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan

menumbuhkan kondisi otonom, di mana setiap komponen akan tetap eksis dengan

berbagai keragaman (diversity) yang dikandungnya. Upaya pemberdayaan yang

berciri sentralisitik tidak akan mampu memahami karakteristik spesifik tatanan

30

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

yang ada, dan cenderung akan mengabaikan karakteristik tatanan. Sebaliknya

upaya pemberdayaan yang dilakukan secara terdesentralisasi akan mampu

mengakomodasikan berbagai keragaman tatanan.

Cara pandang “kemandirian lokal” adalah suatu alternatif pendekatan

pembangunan yang dikembangkan dengan berbasis pada pergeseran konsepsi

pembangunan, serta pergeseran paradigma ilmu pengetahuan. Oleh karena itu

diharapkan dapat diposisikan sebagai pendekatan pembangunan bangsa Indonesia,

atau minimal sebagai masukan bagi perumusan pendekatan dan atau paradigma

pembangunan Indonesia.

Pemberdayaan desa khususnya pemberdayaan politik masyarakat desa,

mengandung dua pendekatan yang seakan-akan saling bertolak belakang atau

merupakan paradox pemberdayaan desa. Pada satu sisi, pemberdayaan desa

seyogyanya diletakkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas harmoni

kehidupan seluruh warga desa, akan tetapi pada sisi yang lain pemberdayaan

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas interkoneksitas (fungsional) antara satu

tatanan dengan tatanan yang lainnya yang berada di luar tatanan desa.

Interkoneksitas seperti ini memiliki potensi besar untuk merusak kondisi harmoni

yang dimaksudkan sebelumnya. Berdasarkan kondisi paradoxal ini maka

penyusunan skenario yang berlaku umum (grand scenario) di seluruh wilayah

sangat tidak mungkin. Kebijaksanaan pemberdayaan desa haruslah bersifat

kasuistik, dan kontekstual, yang disusun secara otonom masing-masing daerah.

Perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah

berbasis pada prinsip dasar, yaitu bagaimana menciptakan peluang bagi

masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk

memanfaatkan peluang tersebut. Dalam konteks politik, prinsip ini merupakan

wujud pemberian pilihan (choice) kepada masyarakat dan juga meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya (voice). Implementasi

prinsip ini jelas tidak harus baku atau standar, akan tetapi akan tergantung pada

kondisi masing-masing masyarakat.

Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila

dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai

serangkaian upaya mekanistis yang mengacu pada satu rencana yang disusun

secara sistematis, Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi

seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan

semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini

(Amien, 2005).

SIKAP YANG HARUS DIBANGUN UNTUK PENGEMBANGAN

GAPOKTAN

Kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini dilatarbelakangi

oleh sikap yang keliru. Para perencana menganggap bahwa kelembagaan lokal

31

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

dianggap tidak memiliki “jiwa” ekonomi yang memadai, karena itu harus diganti.

Pola pikir ini datang dari ideologi modernisasi yang dipeluk pemimpin-pemimpin

negara berkembang pada umumnya. Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional

adalah dimana aktivitas ekonomi melekat (embeded) pada kelembagaan

kekerabatan dan komunitas. Pemenuhan ekonomi merupakan tanggung jawab

kelompok-kelompok komunal genealogis. Ciri utama kelembagaan tradisional

adalah sedikit kelembagaan namun banyak fungsi (Saptana et al., 2003). Beda

halnya dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak

kelembagaan dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit-sempit.

Untuk pengembangan Gapoktan, maka strategi yang diterapkan semestinya

tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan masa sebelumnya. Berbagai

strategi yang semestinya ditempuh adalah:

Pertama, kelembagaan adalah sebuah opsi, bukan keharusan. Apapun

kelembagaan yang akan diintroduksikan di perdesaan, mestilah terlebih dahulu

merumuskan apa kegiatan yang akan dijalankan, baru kemudian dipilih apa wadah

yang dibutuhkan. Jadi, rumuskan dulu aktivitasnya, lalu tentukan wadahnya.

Berdasarkan konsep sistem agribisnis, aktivitas pertanian perdesaan tidak

akan keluar dari upaya untuk menyediakan sarana produksi (benih, pupuk, dan

obat-obatan), permodalan usahatani, pemenuhan tenaga kerja, kegiatan berusaha

tani (on farm), pemenuhan informasi teknologi, serta pengolahan dan pemasaran

hasil pertanian. Sebagaimana sudah dijelaskan di depan, kelembagaan yang

diintroduksikan saat ini sesungguhnya telah tumpang tindih. Untuk satu fungsi

tersedia banyak kelembagaan, sedangkan satu kelembagaan juga dapat

menjalankan berbagai fungsi. Tumpang tindih tersebut dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matrik Fungsi-fungsi Agribisnis beserta Opsi Lembaga-lembaga yang dapat Menjalankan

Fungsi Tersebut dalam Kegiatan Pertanian di Perdesaan

Lembaga yang dapat melakukan fungsi tersebut

Fungsi

Kel. tani Gapoktan

P3A KUA Koperasi

UPJA

Pos

Penyuluhan

Desa

Klinik

Agribisnis

Kel.

Pencapir

1. penyediaan

saprotan

ü ü - ü ü ü - - -

2. penyediaan modal ü ü - ü ü ü - - -

3. penyediaan air

irigasi

ü - ü - - - - - -

4. kegiatan usahatani ü ü - - - ü - - -

5. pengolahan ü ü - ü ü ü - - -

6. pemasaran ü ü - ü ü - - - -

7. penyediaan informasi

teknologi

ü ü - - - ü ü ü ü

8. penyediaan

informasi pasar

ü ü - ü ü ü ü ü ü

32

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

Dari tabel tersebut terlihat, bahwa sebuah kelompok tani yang berjalan

baik misalnya, bahkan dapat menjalankan seluruh fungsi agribisnis tersebut tanpa

bantuan kelembagaan lain. Di sisi lain, dari tabel matrik tersebut juga terlihat

bahwa untuk pemenuhan saprotan dan permodalan dapat menggunakan jasa

kelompok tani, koperasi, dan juga gapoktan. Sementara untuk pemenuhan

informasi teknologi dapat menggunakan wadah kelompok tani, Gapoktan, Pos

Penyuluhan Desa, Klinik Agribisnis, dan Kelompok Pencapir (Pendengar,

Pembaca, dan Pirsawan).

Dengan konfigurasi seperti itu, maka setiap pilihan apa kelembagaan yang

akan digunakan sangat tergantung kepada berbagai hal, di antaranya adalah skala

kegiatan, luas obyek sasaran, metode yang digunakan, efektivitas dan efisiensi.

Satu hal yang harus dipertimbangkan adalah lembaga apa yang paling siap untuk

diajak bekerjasama. Namun pertanyaan yang terus menggelitik adalah: apakah kita

memang membutuhkan seluruh kelembagaan tersebut di satu desa?

Kedua, sediakan waktu yang cukup untuk mengembangkan kelembagaan.

Pihak pelaksana mesti mampu menyesuaikan diri dengan kelembagaan petani

yang akan dikembangkan. Kesalahan selama ini adalah karena menganggap

bahwa permasalahan kelembagaan ada di tingkat petani belaka, bukan pada

superstrukturnya, padahal mungkin permasalahan (dan sumber permasalahan) ada

pada pelaksana. Satu hal yang harus digarisbawahi sebagaimana sudah sering

diingatkan adalah, agar pihak pelaksana menyediakan waktu yang cukup untuk

mengembangkan sampai cukup mandiri. Masa tahun anggaran yang satu tahun

tidak akan cukup untuk menumbuhkan Gapoktan menjadi mandiri.

Ketiga, perlu dihindari sikap yang memandang desa sebagai satu unit

interaksi sosial ekonomi yang otonom dan padu. Meskipun Gapoktan bekerja

dalam satu unit desa, namun perlu dibangun jejaring sosial (social network)

dengan Gapoktan lain. Relasi yang dibangun bukan bersifat hierarkhisadministratif,

namun lebih ke fungsional-ekonomi. Dalam hal peran Gapoktan

sebagai lembaga pemasaran, maka relasi jangan membatasi diri hanya dengan

lembaga formal. Relasi dengan para pelaku tata niaga, yang cenderung

menerapkan suasana nonformal, perlu dibina dengan menerapkan prinsip saling

menguntungkan dan keadilan.

Keempat, Gapoktan lebih banyak berperan di luar aktivitas produksi atau

usahatani, karena kegiatan tersebut telah dijalankan oleh kelompok-kelompok tani

serta petani secara individual. Untuk terlibat dalam mekanisme pasar, maka

Gapoktan harus merancang diri sebagai sebuah kelembagaan ekonomi dengan

beberapa karakteristiknya adalah mengutamakan keuntungan, efisien, kalkulatif,

dan menciptakan relasi-relasi yang personal dengan mitra usaha.

Kelima, Gapoktan hanyalah salah satu komponen dalam pengembangan

kelembagaan masyarakat perdesaan. Lebih khusus lagi, Gapoktan hanya bergerak

di bidang pertanian. Dengan demikian, pengembangan Gapoktan haruslah berada

dalam kerangka strategi yang lebih besar. Gapoktan hanyalah alat atau wadah

33

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sebagaimana dijelaskan di atas, maka

pembentukan dan pengembangan Gapoktan haruslah berada dalam konteks

semangat otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan penumbuhan kemandirian

lokal.

PENUTUP

Sebagaimana pendekatan pembangunan perdesaan dan pertanian pada

umumnya, pendekatan kelembagaan masih menjadi salah satu strategi penting

dalam RPPK 2005-2025. Permasalahan kelembagaan dalam RPPK relatif lebih

kompleks, karena melibatkan banyak instansi, lembaga, dan stakeholders mulai

dari tingkat pusat sampai daerah. Karena itulah, kemampuan mengenali permasalahan

kelembagaan, dan selanjutnya mampu menyusun strategi kelembagaan yang

sesuai, merupakan satu permasalahan yang esensial dalam RPPK tersebut.

Artinya, seluruh pihak yang terlibat dalam RPPK, terutama di sektor pertanian,

perlu menyadari permasalahan ini, sehingga faktor kelembagaan tidak menjadi

salah satu kendala dalam implementasi program nantinya.

Dari berbagai level permasalahan kelembagaan yang dapat dijumpai,

maka pengembangan kelembagaan di tingkat lokal atau di tingkat komunitas perlu

mendapat perhatian yang lebih. Hal ini bertolak dari kecenderungan pemikiran

akhir-akhir ini yang meniscayakan perlunya perhatian kepada penguatan untuk

kemandirian komunitas lokal. Untuk itu, pengembangan kelembagaan dalam

RPPK mesti dijiwai oleh setidaknya tiga prinsip yang satu sama lain saling terkait

erat, yaitu pengembangan kelembagaan dalam konteks otonomi daerah, pemberdayaan,

dan penguatan kemandirian lokal.

Perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah

berbasis pada dua prinsip dasar pendekatan. Pertama, bagaimana menciptakan

peluang bagi masyarakat, serta yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dalam konteks

politik, prinsip ini merupakan wujud pemberian pilihan (choice) kepada

masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyuarakan

aspirasinya (voice). Implementasi prinsip ini jelas tidak harus baku atau standar,

akan tetapi akan tergantung pada kondisi masing-masing masyarakat.

Upaya pemberdayaan desa seyogyanya tidak dilakukan dengan berbasis

pada suatu “grand scenario”, karena hal yang seperti itu tidak pernah mampu

memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Pada saat ini yang diperlukan

dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa adalah membangun prinsip dasar

yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam perumusan kebijakan

pemberdayaan desa, yang disusun sendiri secara otonom oleh masing-masing

daerah. Dua prinsip dasar yang disebutkan sebelumnya (penciptaan peluang dan

peningkatan kemandirian memanfaatkan peluang tersebut) masih perlu dilengkapi

dengan prinsp-prinsip lainnya, yang diharapkan muncul dari forum ini.

34

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35

Pembentukan dan penumbuh Gapoktan mestilah ditempatkan dalam

konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian

masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Rural

Development). Gapoktan hanyalah alat, dan merupakan salah satu opsi kelembagaan

yang dapat dipilih; bukan tujuan dan juga bukan keharusan. Penggunaan

kelembagaan yang semata-mata hanya untuk mensukseskan kegiatan lain, dan

bukan untuk pengembangan kelembagaan itu sendiri, sebagaimana selama ini;

hanya akan berakhir dengan lembaga-lembaga Gapoktan yang semu, yang tidak

akan pernah eksis secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, A., Supena F., Syahyuti, dan E. Ariningsih. 2003. Studi Baseline Program PHT

Perkebunan Rakyat Lada di Bangka Belitung dan Lampung. Laporan Penelitian.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Amien, Mappadjantji. 2005. Kemandirian Lokal. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Badan Litbang Pertanian. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

2005 – 2025. Dalam: http://www.litbang.deptan.go.id/rppk, 25 oktober 2005.

Badan SDM Pertanian. 2006. Rencana Kerja Badan Pengembangan SDM Pertanian tahun

2006. Rangkuman Hasil Rapim Badan SDM Pertanian Februari 2006. badan

SDM Pertanian, Deptan. Jakarta.

Basri, Faisal H. 2005. “Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah”. Universitas Brawijaya,

Malang. (http://128.8.56.108/iris-data/PEG/Bahasa/malang/Malang tantangan.

pdf., 22 Maret 2005).

Boyne, George A. 1996. Competition and Local Government: A Public Choice

Perspective. Urban Studies 33, 4-5: 703-721.

Chapman, J.I. 1999. Local Government, Fiscal Autonomy and Fiscal Stress: The Case of

California. Lincoln Institute of Land Policy Working Paper

(http://www.lincolninst.edu, 6 April 2005).

Deptan. 2006. Bahan Rapat Kerja Deptan dengan DPD-RI, tanggal 19 Juni 2006. Deptan,

Jakarta.

Kirlin, John J. 1996. The Big Questions of Public Administration in a Democracy. Public

Administration Review 56, 5 (September/October): 416-4320.

North, Douglass C. 2005. Institutional Economics. http://nobelprize.org/economics/

laureates/1993/north-lecture.html, 27 April 2005.

Payne, Malcom. 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. MacMillan Press

Ltd., London. Hal. 266.

Robin, Lionel. 2005. Institutional Economics. http://www.msu.edu/user/schmid/

bromley.htm, 25 Oktober 2005.

35

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN

EKONOMI DI PERDESAAN Syahyuti

Saptana; T. Pranadji; Syahyuti; dan Roosganda EM. 2003. Transformasi Kelembagaan

untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan. Laporan Penelitian. PSE,

Bogor.

Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. 2006. Sambutan dalam acara Apresiasi

Wartawan di Balai Pendidikan dan Latihan Hortikultura, Lembang, Bandung,

Jawa Barat.

Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya

dalam Penelitian Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi

Pertanian, Bogor

Taylor, D.R.F. dan McKenzie. 1992. Development From Withins. London Routledge.

Chapter 1 dan 10.

Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With

Cases. Kumarian Press.

Wolman, Harold, and Michael Goldsmith. 1990. “Local Autonomy as a Meaningful

Analytic Concept,” Urban Affairs Quarterly 26, 1 (September): 3-27.

World Bank. 2005a. Institutional Analysis. Dalam: http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/

sdvext.nsf/81ByDocName/ToolsandMethodsInstitutionalanalysis, 12 September

2005.

World Bank. 2005b. Social Capital, Empowerment, and Community Driven Development.

(http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=936&EI

D=482, 11 Mei 2005).

Zuraida, Desiree dan J. Rizal (ed). 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan:

Pokok-pokok Pemikiran Selo Soemardjan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.